KN Tuesday, 7 July 2015  

GRAHA PENA, Jl. Malik Raya 50 Kendari Sultra
Phone : 0401-3126513
Redaksi: redaksi@kendarinews.com
Iklan: iklan@kendarinews.com
Link Banner
Home arrow Politik
Berita Politik dan Pemilu
Nasib Golkar-PPP Masih Rancu
Posted by Arasy Asylum | Tuesday, 07 July 2015   
Surunuddin Minta Restu Dua Kubu

Kendari,KP-
Nasib dua partai besar Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), belum bisa dipastikan bakal mengikuti Pilkada serentak. Sejauh ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra masih meminta kejelasan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait keputusan parpol yang bersengketa.

Ketua KPU Sultra Hidayatullah menjelaskan pihaknya hanya menunggu, sebelum pendaftaran pasangan calon di KPU 26 Juli nanti. Pihaknya tetap akan mengikuti sesuai arahan dari pusat. Ia menginginkan nasib dua partai tersebut sudah ada titik terang. "Kami masih menunggu. KPU RI nanti yang akan klarifikasi ke Kemenkum dan HAM tentang kepengurusan Parpol sah, termasuk Golkar," ujar Hidayatullah kemarin.
 
Mengenai kemungkinan ada kader Golkar mendapatkan rekomendasi sah dari dua kubu  yang bertikai. Menurut mantan Ketua Aktivis MARA Sultra itu sama saja. Sebab nanti akan dilihat satu kepengurusan. Dan kepengurusan itu nanti yang akan jadi rujukan, mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga DPP.

"Jadi kepengurusannya harus satu dan saat pendaftaran mesti lengkap. Kurang salah satu saja kepengurusan (misal tingkat provinsi) dianggap tidak memenuhi syarat," tegasnya.

Salah satu kader senior Golkar Sultra, Surunuddin Dangga optimis Golkar bisa ikut pilkada serentak. Menurutnya, mustahil partai yang punya kursi di parlemen tidak ikut. Padahal, masyarakat yang tidak berpartai bisa ikut pilkada lewat pintu perseorangan.

"Kacau negara ini kalau Golkar tidak ikut pilkada," kata Ketua Golkar Konsel itu saat ditemui seusai mengikuti rapat paripurna DPRD Sultra, kemarin.

Karena optimis Golkar ikut, Mantan Ketua DPRD Konsel ini mulai melakukan pendekatan dengan petinggi Golkar kedua kubu. Saat ini kata dia, sudah mendapat restu dari Agung Laksono. Dan dalam waktu dekat juga ingin minta restu pada pihak ARB. "Saya tidak ingin ada konflik. Makanya saya minta restu pada kedua kubu," tandasnya. (ing)
 
Endang Kantongi Restu Gerindra Konsel
Posted by Arasy Asylum | Tuesday, 07 July 2015   

Andoolo, KP-
Lewat proses seleksi yang ketat dan lumayan memakan waktu, Partai Gerindra akhirnya memantapkan pilihannya untuk mengusung Muh Endang SA sebagai Calon Bupati Konawe Selatan (Konsel), periode 2016-2021. Nama Ketua Partai Demokrat Sultra itu terpilih setelah menyisihkan 7 kandidat lainnya yang sebelumnya melamar di partai besutan Prabowo Subianto ini.
  
“Kita tinggal tunggu rekomendasi resmi dari DPP Gerindra, tapi prinsipnya semua sudah setuju. DPP Demokrat juga begitu (sudah oke), sudah dikomunikasikan. Intinya, Gerindra dan Demokrat akan bekerja sama di Pilkada Konsel,” kata Hapsir Jaya, Ketua DPC Gerindra Konsel, kemarin saat dihubungi via Ponselnya dari Jakarta. Hapsir mengatakan, pemilihan Endang juga dilihat setelah DPP Gerindra mengadakan fit and pro pertes, dua hari lalu.

Hapsir bercerita, Minggu (5/7) lalu, bertempat di DPP Gerindra, kawasan Jakarta Selatan, memang digelar seleksi tahap akhir yang diikuti tiga bakal calon yakni Asnawi Syukur, Endang SA, dan Arsalim. Sedangkan Surunuddin, yang namanya sebelumnya masuk dalam radar Gerindra, tidak hadir.

“Sudah final, kami sudah memutuskan akan bekerja sama dengan Demokrat di Pilkada nanti. Apalagi memang, agar bisa mengusung calon, harus berkoalisi,” kata Hapsir.
  
Sementara itu, Muh Endang SA saat dihubungi terpisah, mengakui jika dirinya memang mengikuti seleksi akhir di DPP Gerindra, guna didengarkan visi dan misinya di depan para petinggi DPP Gerindra. Sebagai salah satu kandidat, Endang hanya mengikuti mekanisme yang diputuskan. “Mudah-mudahan, kami yang dianggap lebih layak diusung Demokrat,” kata Wakil Ketua DPRD Sultra ini.
  
Soal pernyataan Ketua Gerindra Konsel, bahwa Endang sudah diusung oleh partainya, mantan Ketua KPU Konsel itu enggan jumawa. Ia memilih menunggu putusan resmi dikeluarkan DPP Gerindra. Masalahnya, ia punya pengalaman kurang mengenakan saat Partai Nasdem, melalui ketua DPC-nya, Tasman Lamuse, sudah menyebut akan mengusungnya dan berkoalisi dengan Demokar, belakangan malah diklaim orang lain yang masuk tanpa melakui mekanisme resmi. (kam)
 
KPU Perketat Verifikasi Ijazah Balon Kada
Posted by Ariyani Arifin | Tuesday, 07 July 2015   

Kendari, KP--Maraknya penggunaan ijazah palsu membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra lebih selektif dan hati-hati dalam melakukan verifikasi ijazah bagi bakal pasangan calon kepala daerah (Kada) pada Pilkada serentak 2015. Ketua KPU Sultra, Hidayatullah telah menginstruksikan kepada seluruh KPU kabupaten/kota agar memperketat verifikasi ijazah calon saat pendaftaran. Jika ada yang terbukti menggunakan ijazah palsu, langsung dicoret namanya.
   
Hidayatullah mengungkapkan, ijazah para calon kepala daerah akan diverifikasi faktual oleh KPU kabupaten setelah mendaftar. Kalau ditemukan, figur bersangkutan bersama pasangannya tidak akan ditetapkan sebagai pasangan calon yang bakal maju di pilkada. "Ijazah menjadi bagian syarat substantif yang harus dipenuhi oleh calon. Makanya kalau terbukti punya ijazah palsu, pasti dicoret," terangnya, kemarin.
   
Kepemilikan ijazah, lanjut mantan Komisioner KPU Kota Kendari ini, menjadi salah satu bukti rekam jejak para calon. Makanya kalau memalsukan, tentu akan sangat disayangkan. Karena mereka itu nanti bakal memimpin daerah. "Kalu sedari awal saja sudah memalsukan dokumen atau senang dengan dokumen palsu, bagaimana jadinya jika terpilih nanti. Makanya tidak ada toleransi kalau terbukti," katanya.
   
Ia menambahkan, ada dua istansi yang menjadi bagian kelompok kerja di KPU untuk memverifikasi keaslian ijazah itu, yakni Diknas dan Kemenag. Diknas terkait dengan ijazah pendidikan umum termasuk juga perguruan tinggi. Sementara Kemenag berkaitan dengan sekolah madrasah atau keagamaan yang setingkat sekolah umum. Untuk ijazah sarjana, akan diverifikasi ke perguruan tinggi masing-masing.
   
Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dimulai 24 s.d 26 Juli. Verfikasi faktual syarat kelayakan para calon akan dilakukan setelah itu. Begitupun calon kada yang punya latar belakang PNS. Sudah harus mengundurkan diri semenjak parpol atau gabungan parpol mendaftar di KPU tanggal 24 s.d 26 Juli. "Pengunduran diri itu akan tertuang dalam format BB KWK pencalonan dengan materai 6 ribu. Dilampirkan bukti sementara di proses oleh pimpinan istansi berwenang," terangnya.
   
Nah, sebelum penetapan calon tanggal 24 Agustus, bersangkutan harus menyerahkan SK definitif bahwa dia tidak lagi berstatus PNS. Jadi, lanjut Dayat, saat pasangan calon sudah ditetapkan oleh KPU, tidak ada lagi embel-embel abdi negara. "Dipastikan tidak akan ada lagi cerita, ada calon sebelumnya berstatus PNS kemudian tidak lolos pilkada kembali lagi jadi pamong. Itu tidak akan terjadi lagi," tegasnya.
   
Karo Pemerintahan Pemprov Sultra, Muh Zayat Kaimuddin mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima berkas pengunduran diri PNS yang bakal maju sebagai kepala daerah. Padahal kata dia, sesuai ketentuan akhir bulan ini sudah harus mengantongi rekomendasi itu. "Patokan sebenarnya di aturan KPU. Kalau mereka (calon PNS) tidak menyertakan SK pengunduran diri pasti dicoret," jelasnya. (ing/b)
 
DPP Godok Enam Balon PAN Konsel
Posted by Arasy Asylum | Monday, 06 July 2015   
Minus Asnawi Syukur


Kendari, KP-
Kesaktian pengurus DPW PAN Sultra kembali bakal diuji. Dalam penentuan bakal calon kepala daerah di Konawe Selatan, mereka harus berhadapan lagi dengan Ketua DPD PAN Konsel, Djainal ST. Persoalan makin rumit, karena jagoan DPW PAN, Asnawi Syukur tidak masuk dalam skuad balon bupati yang dikirim ke DPP.

" Pak Asnawi tidak mendaftar di DPD PAN Konsel. Sehingga sudah pasti berkasnya saya tidak ikutkan ke DPP. Sekarang semua sudah tiba ke DPP dan sedang dalam proses," ungkap Djainal saat dihubungi dari Jakarta, kemarin.

Mantan Ketua Gapensi Konawe itu menegaskan, dirinya hanya membawa enam calon bupati ke DPP. Mereka adalah Sarlan Adi Jaya, Surunuddin Dangga, Aswan, Sutoarjo Pondiu, Amir Hasan termasuk dirinya. Dalam waktu dekat, akan keluar nama yang bakal diusung di pilkada nanti. "Selaku pimpinan partai, saya tidak mungkin berbohong. Kalau orang tidak mendaftar, mana mungkin diakomodir," jelasnya.

Djainal sangat yakin, siapapun yang mendapat rekomendasi darinya pasti direstui. Sebab saat ini, dibawaha kepemimpinan Zulkifli Hasan, DPP lebih memprioritaskan kader. Itu bisa dilihat dari calon bupati usungan PAN di Konut dan Koltim. "Dua daerah itu figur yang diusung berbeda dengan rekomendasi DPW. Situasi serupa saya yakin juga terjadi di Konsel," optimisnya.

Meski punya peluang diusung di pilkada, namun mantan Ketua HIPMI Konawe itu enggan jumawa. Menurutnya, pilkada itu bukan soal siapa yang bakal maju. Tapi melihat figur mana yang bisa memenangkan pilkada. "Sebagai pimpinan partai saya harus bijak. Walau sebagai kader saya punya peluang," tambahnya.

Andai tidak jadi maju, Djainal sudah punya gambaran soal figur yang diusungnya. Meski belum memastikan, namun dia menyebut nama Kepala BKD Konsel, Aswan sebagai kandidat punya potensi memenangkan pilkada. Bahkan berdasarkan hasil survey, menurutnya Aswan yang paling tinggi elektabilitasnya. "Namun tetap saja, siapa nama yang saya jagokan dan minta DPP putuskan hanya saya sendiri yang tahu," tandasnya, sambil menyebut nanti keluar putusan DPP baru dipublis.

Sebagai tambahan, DPP PAN telah merekomendasikan Ketua DPC Koltim, Farida dan Ketua DPC Konut, Rauf sebagai balon kepala daerah di wilayah masing-masing. Dua nama itu sebelumnya tidak masuk rekomendasi DPW PAN Sultra. (ing)


Enam Cabup PAN di Konsel
1. Sarlan Adi Jaya
2. Surunuddin Dangga
3. Djainal ST
4. Aswan
5. Amir Hasan
6. Sutoarjo Pondiu

 
Pemilih Pemula Capai 12 Ribu
Posted by Arasy Asylum | Monday, 06 July 2015   
-Muna Terbanyak, Konkep Paling Sedikit


Kendari,KP- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra mengidentifikasi jumlah pemilih pemula yang bakal berpartisipasi dalam pilkada serentak tujuh kabupaten mencapai 12 ribu lebih. Angka itu diperoleh berdasarkan hasil sinkronisasi data potensial pemilih pemilu (DP4) dengan data Pilpres yang dilakukan oleh KPU RI.

Komisioner KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib menjelaskan, pemilih pemula terbanyak ada di Kabupaten Muna sekitar 4.000 lebih. Dan paling sedikit di Pilkada Konawe Kepulauan, hanya 332 orang. Jumlah itu menurutnya masih bisa berubah karena nanti akan ada proses pemutakhiran data.

"Perubahannya nanti tidak akan signifikan. Tapi kemungkinannya masih bisa berkurang," ujar kandidat doktor Universitas Halu Oleo itu saat dihubungi, Minggu (5/7).

Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Menurut mantan Ketua KPU Kota Kendari ini, kebanyakan dari mereka masih berstatus anak sekolahan (pelajar dan siswa). Bisa juga bukan anak sekolah, tapi sudah berusia 17 tahun atau bisa juga belum cukup tapi sudah pernah menikah saat pilkada digelar 9 Desember mendatang.

Karena para pemilih pemula belum matang cara berpikirnya (mudah dimobilisasi) saat pilkada, pihaknya kata Natsir sudah menginstruksikan pada KPU kabupaten untuk intens melakukan pendidikan politik bagi mereka. Bisa dalam bentuk sosialisasi ke sekolah-sekolah.

"Itu penting dilakukan, karena kami berharap pemilih pemula bisa tinggi partisipasinya di pilkada nanti," harapnya. 

Bukan hanya sosialisasi tentang mekanisme pilkada. Misalnya soal tata cara mencoblos, membedakan suara sah dan tidak sah, menggunakan hak pilih tapi juga yang berkaitan dengan pemahaman tentang demokrasi. Informasi tentang itu penting, supaya mereka punya gambaran tentang figur yang bakal dipilih nanti.

"KPU harus sampaikan kalau satu suara mereka itu sangat menentukan. Sehingga diharapkan jangan salah memilih pemimpin," jelas pria yang biasa disapa Ojo ini.

Kalau dikalkulasi jumlah pemilih pemula memang tidak terlalu signifikan. Dari sekira 654.993 jumlah keseluruhan pemilih (tujuh kabupaten), jumlahnya hanya sekira 1,83 persen. Namun tetap saja kata dia akan berpengaruh kalau mereka tidak dimaksimalkan. "Lagi pula saat ini pilkada hanya satu putaran saja," tandasnya. (ing)
 
Pemecatan Maidin Tunggu SK DPP Gerindra
Posted by Arasy Asylum | Saturday, 04 July 2015   

Kendari,KP-
Karir politik Maidin Abdul Syaid hampir pasti tamat di partai Gerindra. Perseteruannya dengan DPD Gerindra Sultra sudah sampai ke telinga Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Akibat pembangkangannya itu, kini pria yang juga menjabat sebagai ketua KONI Kota Kendari tersebut, harus menerima akibatnya.

Ketua DPD Gerindra Sultra, Anton Timbang menjelaskan, paling lama pekan depan SK DPP terkait pemecatan Maidin sudah terbit. Nantinya kata dia, DPC Kota Kendari akan dipimpin oleh Ikbal Abdulah Bafadal. "Pekan depan SK itu sudah ada," ujar Anton Timbang didampingi sekretarisnya, Iskandar Kasim disela-sela mengikuti kegiatan buka puasa, kemarin.

Bukan hanya Maidin, Ketua DPC Gerindra Koltim, Rustamaji juga tak luput dari evaluasi. Bersamaan dengan SK pencopotan Ketua Gerindra Kendari, SK DPP untuk penggantinya juga turun. "Sebagai pengganti, kami tunjuk Supriadi sebagai Plt Ketua Gerindra di Koltim. Tugasnya memastikan roda organisasi berjalan lancar," terangnya.

Selain SK pemecatan dua Ketua DPC Gerindra, DPP juga lanjut Ketua IMI Sultra ini bakal menurunkan SK pelaksana Ketua Gerindra tiga DOB, yakni Mubar, Buteng dan Busel. "SK itu nanti turun bersamaan. Paling lambat pekan depan," ulangnya menegaskan.

Kembali soal pergantian Ketua Gerindra, Anton Timbang punya alasan. Salah satunya, kedua orang itu dianggap lalai dalam mengurus organisasi dan juga tidak loyal. "Hanya saya tegaskan, DPD tidak berhak memecat pengurus. DPP yang punya kewenangan itu," tandasnya. (ing)
 
Pemutakhiran Data Pemilih Tahapan Krusial Pilkada
Posted by Arasy Asylum | Saturday, 04 July 2015   

Jakarta, KP-
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuhron meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar merekrut Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari tenaga profesional. Pasalnya peran PPDP sangat krusial dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“PPDP merupakan pintu utama bagi warga yang mempunya hak pilih, terakomodir atau tidak. Karena itu dalam perekrutan PPDP diharapkan KPU tidak lagi mengambil orang yang tidak mampu lakukan kerja secara prosedur,” ujar Daniel dalam diskusi yang digelar Bawaslu, kemarin.

Menurut Zuhron, peran PPDP menjadi sangat krusial, apalagi mengingat peran Panitia Pengawas (Panwas) tidak melekat. Sehingga PPDP harus benar-benar siap, agar tidak ada hak-hak masyarakat pemilih yang terabaikan. “Kalau ini berhasil, maka pencegahan orang-orang yang tidak berhak, anak-anak, orang meninggal, tidak masuk (dalam daftar pemilih,red)," ujar Zuhron.

Menurut Zuhron, ada beberapa potensi kerawanan dalam pilkada yang diakibatkan petugas. Antara lain terkait validitas kelengkapan semua jenis informasi data pemilih, petugas tidak teliti melihat status perkawinan calon pemilih, alamat tempat tinggal dan usia.

Kemudian terkait validitas dan keakuratan data daftar penduduk pemilih potensial pemilih (DP4), petugas kurang teliti memperhatikan pindah status TNI/Polri menjadi warga biasa (pensiun). Kemudian kurang teliti memperhatikan pindah domisili calon pemilih di antara waktu penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dan di hari pemungutan. 

“Potensi kerawanan lain, calon pemilih tidak didata PPDP karena berdomisili kurang dari enam bulan di tempat tinggalnya saat ini, ketika DPS disahkan. Karena itu kami percayakan penuh kepada KPU, PPDP harus siap,” ujar Zuhron. (gir/jpnn)
 
Dana Pilkada Konsel Disetujui Rp 18 Miliar
Posted by Arasy Asylum | Saturday, 04 July 2015   

Andoolo, KP-
KPU Konawe Selatan (Konsel) kini bisa bernafas lega. Anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang telah disetujui Rp 7 miliar, telah mendapat tambahan dari pemda. Sesuai ketetapan bersama, dana keseluruhan Pilkada serentak 2015 bertambah 11 miliar atau menjadi Rp 18.029.209.400. "Anggaran bertambah sesuai angka tersebut. Ini berdasarkan hasil asistensi dengan tim anggaran pemda yang dilaksanakan beberapa hari lalu," ungkap Ketua KPUD Konsel, Jabal Nur, kemarin.

Adanya kenaikan anggaran tersebut, lanjut Jabal, tidak akan ada lagi pembahasan pada anggaran APBD perubahan. Untuk pencairannya, masih menunggu naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). " Yang jelas dengan jumlah yang ada ini kita yakin sudah cukup untuk Pilkada," terangnya.

Jabal juga menjelaskan, dengan disetujui anggaran tersebut maka KPU menggaransi proses  penyelenggaraan Pilkada akan berjalan sesuai mekanisme. Sebenarnya kata dia, anggaran normal yang telah direncanakan  Rp22 miliar, dengan perhitungan dua putaran yakni, putaran pertama sebesar Rp18 miliar dan putaran kedua Rp4 miliar. " Namun Pilkada ini hanya berlangsung satu putaran, makanya itu sudah cocok," bebernya.

Menurutnya, pihaknya akan melakukan pertanggungjawaban atas semua penggunaan dana, dan untuk pengauditan juga akan di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ataupun Inspektorat. “ Kalau ingin Pilkada yang berkualitas, maka harus ditunjang dengan anggaran memadai," tandasnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemda dan DPRD yang telah bekerjasama dengan baik dalam tahapan dan proses-proses penganggaran Pemilukada di Konsel. Dia berjanji, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar pelaksanaan pilkada sukses, demi mewujudkan kepala daerah yang benar-benar berkualialitas. (kam/c)

 
Toleransi Mundur PNS Sampai 23 Agustus
Posted by Arasy Asylum | Friday, 03 July 2015   

Kendari,KP-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra menegaskan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari latar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mundur permanen. Batas toleransi diberikan sampai tanggal 23 Agustus 2015. Ketentuan regulasi pengunduran diri itu dipertegas lagi dalam Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 949. SE KPU RI tentang pengunduran diri PNS itu diturunkan, Rabu (1/7).

"Sehari sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU, sudah harus menyampaikan SK definitif pengunduran dirinya," ujar Hidayatullah, Ketua KPU Sultra, kemarin.

Mantan Komisioner KPU Kota Kendari itu menjelaskan, sesuai jadwal tahapan dalam PKPU, penetapan pasangan calon kada/wakil kada pada 24 Agustus 2015. Jadi, sehari tanggal itu sudah harus memasukan berkas SK pengunduran diri permanen. Tanpa ada keterangan pengunduran diri itu, KPU tidak akan mengakomodir.

"Figur bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat. Sehingga tidak akan ditetapkan sebagai pasangan calon," jelas mantan Ketua Aktivis MARA Sultra itu.

Sejauh ini, di Pilkada tujuh kabupaten ada beberapa nama yang berstatus PNS dan digadang bakal maju bertarung. Mereka adalah Asnawi Syukur (Konsel), Nur Sinapoy (Konkep), Abu Hasan (Butur), La Iru (Muna-jalur perseorangan) dan lainnya. "Pilkada kali ini tidak ada toleransi. Tidak bisa memperlihatkan SK mundur definitif pasti dicoret," ulangnya menegaskan. (ing)
 
Gerindra Konsel Kirim Tiga Nama ke DPP
Posted by Arasy Asylum | Friday, 03 July 2015   
Asnawi-Aswan Tak Diakomodir




Andoolo, KP-
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Konawe Selatan (Konsel) akhirnya menetapkan tiga bakal calon (balon), yang lolos dalam proses penjaringan calon bupati (Cabup). Dari delapan nama yang mendaftar, hanya Surunuddin Dangga, Muh Endang dengan Arsalim yang dikirim ke DPP untuk diproses agar bisa mendapat restu secara resmi. Sementara lima calon lainnya, Asnawi Syukur, Aswan, Amir Hasan, Arianto dan Rustan Silondae dinyatakan gugur.

" Ya betul, mereka merupakan calon partai kami. Ada tiga calon yang kita usung, dua dari partai politik (Parpol) satu dari kalangan birokrasi," ungkap, Ketua DPC Gerindra Konsel, Hapsir Jaya, saat dikonfirmasi kemarin, (2/7).

Ketiga nama tersebut, menurut Hapsir merupakan calon yang dianggap layak oleh tim  fit and proper tes Gerindra. Selain dari kelengkapan berkas, mereka memiliki hasil survei tertinggi menurut partai dan Lembaga Survey Indonesia (LSI). "Urutan pertama, Surunuddin, kedua Endang dan terakhir Arsalim Arifin.  Inilah yang kita bawah ke tingkat DPP," terangnya.

Kata Hapsir, terdapat dua calon yang berasal dari parpol golkar dan Demokrat masih menemukan sedikit kendala. Karena, sampai saat ini belum ada kejelasan apakah siap berkoalisi dengan Gerindra atau tidak, karena partai besutan Prabowo tersebut tetap akan maju sebagai calon wakil bupati. " Jadi harus ada pernyataan dari masing-masing partai itu," tutur wakil ketua DPRD Konsel ini.

Hapsir menambahkan, Gerindra menargetkan menang di Pilkada termasuk di Konsel. Pilkada menjadi bagian dari proses konsolidasi menuju pemilu 2019. Gerindra, kata dia, pada pemilu 2014 dianggap berhasil menggerakkan kader, struktural dan caleg. " Sesuai dengan arahan pak Anton dan DPP khususnya pak Prabowo Gerindra harus bisa menempatkan orang-orang atau dicalonkan sebagai kepala daerah setiap kabupaten/ kota, sehingga keberadaan partai di tingkat kabupaten/kota dan provinsi bisa lebih dirasa bahwa keberadaan partai memang untuk kebaikan dan kemajuan masyarakat di setiap daerah," terangnya. (kam/b)

Tiga Cabup Gerindra

1. Surunuddin Dangga
Anggota DPRD Sultra
Kader Golkar


2. Muh Endang
Wakil Ketua DPRD Sultra
Ketua DPD Partai Demokrat
3. Arsalim
PNS Konsel

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Langganan Koran
Berita Terkini
Link Banner
Link Banner