KN Wednesday, 4 March 2015  

GRAHA PENA, Jl. Malik Raya 50 Kendari Sultra
Phone : 0401-3126513
Redaksi: redaksi@kendarinews.com
Iklan: iklan@kendarinews.com
Home arrow Politik
Berita Politik dan Pemilu
Keluarga Pejabat Boleh Maju Pilkada
Posted by Uhar Wimadun | Wednesday, 04 March 2015   

Asal Diluar Wilayah
Kendari,KP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada tidak sepenuhnya melarang keluarga pejabat (kepala daerah) mencalonkan diri. Komisioner KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib menegaskan, ada beberapa pengecualian dalam klausul larangan keluarga pejabat ikut Pilkada. Diantaranya, boleh maju di Pilkada, asalkan tidak di wilayah dimana pejabat Petahana masih aktif.
 
Dradjad Mundur, PAN Kehilangan Kader Terbaik
Posted by Uhar Wimadun | Wednesday, 04 March 2015   

Jakarta, KPKeputusan Dradjad H Wibowo mundur dari politik praktis  mengundang keprihatinan. Hilangnya nama ekonom itu dari panggung politik akan memberikan dampak pada Partai Amanat Nasional (PAN). Keprihatinan itu datang dari Andri W Kusuma yang juga rekan Dradjad di PAN. Kata dia, partai berlambang matahari terbit itu akan sangat kehilangan dengan sosok Dradjad yang dikenal loyal.
 
KPU Masih Tunggu Keputusan Pusat
Posted by Uhar Wimadun | Wednesday, 04 March 2015   

Soal Kisruh PPP
Kendari,KPPartai Persatuan Pembangunan (PPP) punya prospek dan bargening bagus di Pilkada. Dari 10 kabupaten yang digadang ikut Pilkada serentak, Desember 2015 nanti hanya di Buton Utara saja tidak punya wakil di parlemen. Selebihnya, legislatornya tersebar merata. Rinciannya, Konawe Selatan ada dua wakilnya di parlemen, Konawe Kepulauan, Muna Barat dan Buton Tengah masing-masing dua kursi, Muna dan Buton Selatan masing-masing satu kursi. Dan yang paling banyak di Kolaka Timur, ada tiga orang.
 
DPRD Sultra Proses Pemekaran Lima DOB
Posted by Uhar Wimadun | Tuesday, 03 March 2015   

Kendari,KP - Ketua Komisi I DPRD Sultra, LM Taufan Alam menuturkan, Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sultra bakal bertambah. Awal tahun 2015, pihaknya sudah menerima lima usulan daerah pemekaran. Rinciannya, empat untuk pemekaran kabupaten dan satu pemekaran provinsi.
 
Amien Rais : Ada yang Menangis
Posted by Uhar Wimadun | Tuesday, 03 March 2015   

Bali - Ketua Majelis Permusyawaratan Partai Amanat Nasional (MPP) Amin Rais mengaku tidak bisa menyembunyikan rasa gembiranya begitu Zulkifli memenangkan voting secara dramatis atas incumbent Hatta Rajasa. “Saya jarang merasa berdebar-debar tapi kegiatan tadi sore dan malam tadi sangat mendebarkan,” kata Amien di Hotel Melia, Nusa Dua, Bali kemarin. 
 
Dua Wakil Ingin Kursi Bupati
Posted by Uhar Wimadun | Tuesday, 03 March 2015   

Kendari,KPPertarungan Pilkada serentak yang berlangsung Desember 2015 mendatang bakal berlangsung seru. Selain diramaikan incumbent, Pj bupati juga calon lainnya, ada dua wakil bupati yang sudah menyatakan kesiapan untuk merebut kursi bupati.  Mereka, H Arhawi Huda Wakil Bupati Wakatobi dan Drs Sutoardjo Pondiu Wakil Bupati Konsel.
 
Cabup Mulai Gencar Dekati Parpol
Posted by Uhar Wimadun | Monday, 02 March 2015   

Andoolo, KPSejumlah bakal calon (balon) bupati periode 2015-2020 di Konawe Selatan (Konsel) kian intens melakukan pendekatan dengan parpol sebagai mesin pengusung. Hal tersebut dilakukan, sebagai bentuk keseriusan untuk bertarung memperebutkan singgasana Bupati. Apalagi, untuk maju semua parpol harus berkoalisi untuk bisa mengusung jagoanya. 
 
Timses Klaim Dukungan Hatta Semakin Solid
Posted by Uhar Wimadun | Saturday, 28 February 2015   

Jakarta, KPTim sukses kandidat calon ketua umum PAN sekaligus petahana Hatta Rajasa mengklaim dukungan terhadap mantan Menko Perekonomian itu terus menguat. Bila sebelumnya dukungan kepada besan Soesilo Bambang Yudhoyono sudah 368 dari total 597 suara yang akan diperebutkan, kini jumlahnya bertambah dari sejumlah daerah.
 
Awas ! Main Uang Langsung Dicoret
Posted by Uhar Wimadun | Saturday, 28 February 2015   

Jakarta, KPWakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy mengatakan hasil revisi UU Pilkada lebih tegas mengatur tentang money politics. Bagi calon kepala daerah (kada) maupun partai politik yang tebukti terlibat permainan uang, maka langsung didiskualifikasi. Ini disampaikan politikus PKB itu menanggapi pernyataan pimpinan KPK nonaktif, Bambang Widjojanto, bahwa Pilkada serentak berpotensi terjadi korupsi karena ada perputaran uang yang jauh lebih besar. Lukman mengingatkan bahwa revisi UU Pilkada memuat aturan yang secara eksplisit mencantumkan sanksi terhadap cakada maupun parpol yang terlibat permainan uang.
 
Relawan Ingatkan PDIP Jangan Recoki Jokowi
Posted by Uhar Wimadun | Saturday, 28 February 2015   

Jakarta, KPKoordinator Jaringan Nasional Relawan Aswaja Arief Rachman meminta agar PDIP tidak menganggu kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Peringatan ini disampaikan terkait isu Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet atas desakan PDIP. ”Jangan ganggu pemerintahan yang masih seumur jagung ini,” ujarnya pada keterangan pers di Cikini, Jakarta, hari ini ?seperti dilansir Jawa Pos online (induk Kendari Pos), kemarin.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Berita Terkini
Link Banner