KN Wednesday, 1 July 2015  

GRAHA PENA, Jl. Malik Raya 50 Kendari Sultra
Phone : 0401-3126513
Redaksi: redaksi@kendarinews.com
Iklan: iklan@kendarinews.com
Link Banner
Home arrow Politik
Berita Politik dan Pemilu
Nur Alam : Kenaikan Dana Parpol Belum Tepat
Posted by Arasy Asylum | Tuesday, 30 June 2015   


Kendari, KP-
Penolakan kenaikan dana partai politik oleh pemerintah pusat diapresiasi banyak pihak. Gubernur Sultra Nur Alam, yang juga pembina parpol di daerah ini menganggap,  hal tersebut belum menjadi skala prioritas. Kendati demikian, dia juga tidak akan menolak kalau nantinya pemerintah pusat menyetujui.

"Kami (Pemda) tidak dalam posisi menerima atau menolak kebijakan itu. Kalau pemerintah pusat instruksikan demikian (ada penambahan), Pemda siap tindaklanjuti," ujar Nur Alam seusai memimpin rapat di Pemprov Sultra, Senin (29/6).

Ketua DPW PAN Sultra ini berpendapat peningkatan dana parpol belum perlu saat ini. Salah satu pertimbangan, dikhawatirkan bakal menjadi bumerang dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Maksudnya, jangan sampai hal itu menjadi alat intervensi pemerintah terhadap parpol.

Sejauh ini, anggaran parpol dinilai sudah lebih dari cukup. Peraih penghargaan bintang Maha Putra Utama itu mengaku tidak terlalu membebani keuangan daerah. Menurutnya, usulan peningkatan dana partai politik itu jika melihat sasarannya jangka panjang cukup baik, yakni dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia."Tapi, apapun itu prinsipnya, kami menunggu saja. Kalau ketentuannya harus dinaikan, ya ikut," tegasnya.

Meski tidak menyebut berapa nominal dana parpol masing-masing partai politik saat ini, namun merujuk pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 249 tahun 2015 tertanggal 7 April 2015 tentang penetapan besarnya bantuan keuangan Partai Politik (Parpol) tahun 2015 hasil pemilihan umum tahun 2014. Disitu tertera, PAN mendapat bagian paling banyak, yakni Rp 200 juta lebih (lengkapnya lihat grafis). (ing)
 
Tony-Rusman Direstui NasDem
Posted by Arasy Asylum | Tuesday, 30 June 2015   

Kendari, KP-
Partai Nasional Demokrat (NasDem) akhirnya memberi restu terhadap dua figur yang akan mengikuti pilkada serentak 9 Desember mendatang. Mereka, Rusman Emba di Pilkada Muna, sementara di Koltim dipercayakan pada Tony Herbiansyah. Keputusan mendukung dua nama tersebut, sesuai hasil penjaringan didaerah yang diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NaDdem.

Ketua DPW Nasdem Sultra, Ali Mazi juga membenarkan hal itu. Menurutnya, dari seluruh calon yang mendaftar keduanya dianggap layak dan bisa menjadi pemenang saat Pilkada. "Baru dua kabupaten yang jelas, Muna dan Koltim," kata Ali Mazi saat ditemui usai acara buka puasa partai NasDem bersama anak yatim di Kendari, Senin (29/6).

Meski sudah memberi restu, namun DPP kata mantan Gubernur Sultra itu memberi beberapa catatan. Salah satunya, mereka harus menyertakan dukungan parpol lain. Karena kalau hanya mengharapkan NasDem, tentu tidak bisa diusung di pilkada. Mantan Ketua Golkar Sultra itu mencontohkan, di Pilkada Koltim, partainya hanya punya dua kursi. Sementara syarat pendaftaran pasangan calon di KPU, minimal lima kursi. Kekurangan itulah menjadi tugas para kandidat untuk memenuhinya. "Saya yakin semua parpol juga memberi persyaratan serupa," jelasnya.

Lebih jauh Ali Mazi menjelaskan, lima kabupaten lain yang juga bakal pilkada masih proses penyaringan. Menurutnya dalam waktu dekat, DPP bakal mengeluarkan lagi rekomendasi figur mana yang akan diusung di pilkada. Khusus di pilkada Konsel, Ali Mazi Membantah jika Asnawi Syukur telah meraih dukungan NasDem. "Kemungkinan itu tetap ada soal mendukung Asnawi Syukur. Namun saat ini menunggu dulu putusan DPP," terangnya.

Secara umum lanjut Ali Mazi, NasDem ingin menang di pilkada. Makanya, sangat selektif dalam menentukan figur untuk diusung. Pihaknya menggunakan Lembaga Survey Indonesia (LSI) sebagai parameter melihat elektabilitas para kandidat. "Tergantung LSI, kalau mereka benar, berarti Nasdem benar. Kalau salah, ya dukungan Nasdem juga pasti keliru," tandasnya. (ing)
 
Rusman – Malik Daftar Di PBB
Posted by Arasy Asylum | Saturday, 27 June 2015   

Raha, KP-
Proses penjaringan bakal Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) di Partai Bulan Bintang (PBB) belum tuntas. Sejak dibukanya penjaringan, sudah ada tiga cabup yang mendaftar yakni Rusman Emba, Ir Malik Ditu dan Drs Mustafa. Untuk diposisi cawabup ada dua nama yaitu, La Ode Kardini dan La Samuri (Ketua PBB) Muna.

“Kita masih menjaring bakal calon Bupati dan Wakil yang akan diusung pada Pilkada serentak nanti, “kata Marwanto, Sekertaris panitia penjaringan PBB.

Menurutnya, penjaringan pendaftaran bakal calon Bupati akan ditutup tanggal 30 Juni. Lamanya proses penjaringan yang dilakukan, karena DPW menginstruksikan kembali menambah waktu perpanjangan dengan surat bernomor A-13/DPW Sultra-Sek/VI/1436.

Marwanto menjelaskan, setelah pendaftaran pihaknya melakukan seleksi berkas administrasi oleh tim penjaring di Kabupaten.  Tim tersebut nantinya akan mengeluarkan dua nama, yang direkomendasikan ke DPW. “Kita hanya melakukan seleksi administrasi. Fit test nanti akan dilakukan oleh DPW,”terangnya.

Kata Marwanto, PBB memiliki dua kursi di DPRD Muna. Dengan jumlah kursi yang ada, membutuhkan koalisi untuk mengusung calon. Karena itu, mereka berharap bahwa balon yang mendaftar di PBB dapat serta membawa partai koalisi. Meski demikian, pihaknya juga intens membangun komunikasi dengan partai-partai lain. Komunikasi dilakukan dengan Nasdem, PAN, PKB dan Demokrat. (awn)
 
Juli, Balon Dari PNS Wajib Mundur
Posted by Arasy Asylum | Saturday, 27 June 2015   

Kendari,KP-
Pemprov Sultra masih menunggu usulan pengunduran diri bakal calon (balon) dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berniat mengikuti Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Para calon diberi deadline segera memasukan berkas sebelum proses pendaftaran 26-28 Juli 2015. "Sampai sekarang belum ada yang mengusulkan dan disini Pemprov hanya memfasilitasi. Ya kami minta paling lambat akhir Juli sudah ada," ungkap, Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sultra, Muh Zayat Kaimuddin ditemui di DPRD Sultra, Jum,at (26/6).

Mantan Karo Ortala Pemprov Sultra ini menjelaskan, permohonan pengunduran diri memang wajib dilakukan lebih dini. Sebab, tanpa ada surat pernyataan (penjelasan) dari pejabat berwenang, maka berkas pencalonan tidak akan diakomodir. Dengan kata lain, sudah pasti pihak KPU akan menolak pencalonan bersangkutan. "Sesuai dengan aturan jika calon tersebut dari TNI, Polri atau PNS di sebuah kedinasan maka saat pendaftaran harus ada SK pengunduran diri," terangnya.

Ditambahkan, hal krusial membuat pengunduran diri itu sangat prioritas karena itu masuk syarat saat pendaftaran di KPU. Tanpa melampirkan surat pengunduran diri itu, KPU tidak akan mengakomodir pencalonannya. "Lagipula memang harus ada surat pernyataan pimpinan bahwa bersangkutan telah mengajukan surat pengunduran diri," terangnya.

Sejauh ini, meski belum resmi namun ada beberapa nama PNS Pemprov digadang bakal maju di pilkada. Sebut saja ada nama, Karo Ortala Pemprov Sultra (Abu Hasan), Aswan (Kepala BKD Konsel), Arsalim (Kepala Bappeda Konsel), Abuhaera (Sekda Konut), Asnawi Syukur (Sekertaris PU Sultra) dan lainnya.

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah menegaskan, pengunduran diri dari PNS itu berdasarkan aturan yang sudah ada. Di antaranya, tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 7 huruf (t). Mengenai calon bupati dan wakil bupati yang menjabat PNS akan diketahui saat pendaftaran nanti. " Ya apabila surat keterangan mundur tidak terpenuhi maka otomatis peserta tersebut gugur dari pencalonan," ucapnya.

Sementara itu, calon bupati Butur, Abu Hasan menyatakan sudah siap maju di pilkada. Soal pengunduran dirinya sebagai PNS, saat ini sedang dalam proses. "Dalam waktu dekat, saya akan ajukan hal itu (pengunduran diri)," tandasnya. (ing)
 
Hari Ini, Nasib Dua Komisioner Buton Diputuskan
Posted by Arasy Asylum | Friday, 26 June 2015   

Jakarta, KP-
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik terhadap dua anggota KPU Buton, Sarmuddin dan Muhamad Wahyuddin, yang tertangkap berjudi oleh Polres Baubau. Agendanya, pembacaan putusan yang berlangsung di kantor DKPP Jakarta, Jumat (26/6) pagi.

Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan, sidang kode etik KPU Buton ini, akan digelar melalui video confrence. "Teradu KPU Buton adalah Sarmudin dan M Wahyudin, keduanya sebagai anggota. Selaku Pengadu, ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara  Hidayatullah,  Andi Sahibudin, Iwan Rompo, La Ode Abdul Natsir, Tina Dian Ekawati," tuturnya kepada Kendari Pos di Jakarta, Kamis (25/6).

Menurut Nur Hidayat, para pengadu mendalilkan bahwa kedua teradu diduga telah berjudi. Perbuatan tersebut telah melanggar sumpah atau janji penyelenggara Pemilu sebagaiamana di atur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka, terancam sanksi pemecatan, teguran atau rehabilitasi.

Sementara itu, komisioner KPUD Sultra, La Ode Abdul Natsir membenarkan bahwa besok (hari ini, red) adalah sidang putusan kasus dua anggota KPU Buton yang terlibat perjudian. "Besok saya hadir sebagai pengadu," kata pria yang akrab disapa Ojo tersebut.

Saat ditanyakan soal sanksi apa yang akan dijatuhkan DKPP, Ojo belum mengetahui secara pasti. Namun mantan Ketua KPU Kota Kendari ibi menyebutkan meraka harus siap untuk menerima sanksi diberhentikan, ditegur atau direhabilitasi.

"Kalau DKPP menganggap permasalahan tersebut adalah masalah yang fatal dan bisa mencoreng citra lembaga KPU, ya pasti hukuman terberat adalah diberhentikan dari jabatan anggota KPU. Namun kalau dianggap tidak terlalu fatal ya paling cuma ditegur atau direhabilitasi," katanya.

Sekedarnya mengingatkan, Kepolisian Resort (Polres) Baubau,  menangkap tiga orang komisioner KPUD dan seorang anggota DPRD Buton, karena kedapatan main judi. Penangkapan empat orang itu berlangsung di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau pada Minggu (25/1/2015) pada pukul 21.00 wita. Khusus tiga komisioner tersebut, satu orang Ketua KPU Buton La Rusuli dibebaskan karena tidak terbukti ikut melakukan perjudian. (yog)
 
Fery Fadli Pimpin Pospera Kendari
Posted by Arasy Asylum | Friday, 26 June 2015   

Kendari,KP-
Sekian lama fakum Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sultra mulai menyusun kembali struktur organisasi kepengurusan. Kelompok masyarakat turut andil memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla saat pemilihan presiden (Pilpres) 2014 lalu itu, memulai dengan pemilihan ketua dewan pimpinan cabang (DPC) Kota Kendari. Kegiatan tersebut dikemas dalam musyawarah cabang (Muscab), kemarin.

Dalam proses pemilihan, ada tiga kandidat maju mencalonkan diri. Mereka Feri Fadli, Irwan dan Syukur. Semuanya merupakan ketua organisasi lintas Kendari. Dari 30 orang yang mengeluarkan hak suaranya, nama Feri Fadli berhasil tampil sebagai pemanang dan langsung dikukuhkan sebagai Ketua DPC Pospera Kota Kendari.

Usai Muscab Feri menuturkan, siap melanjutkan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan cita-cita Pospera. "Selalu berada didalam lingkaran rakyat. Dimana rakyat yang memerlukan bantuan seperti konflik tanah, konflik pedagang, maka kami siap mengawal membawa nama Pospera untuk berada ditengah-tengah masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Kordinator wilayah (Korwil) Pospera Sultra Hartono, melalui sekretarisnya, Wahidin Kusuma Putar mengungkapkan, Muscab yang digelar menindak lanjuti surat keputusan DPP Pospera. "Jadi kami akan melakukan hal ini disemua daerah di Sultra. Karena bulan Agustus nantinya kami akan menggelar kongres Pospera Sultra," tandasnya. (c/egy)
 
Tony Pilih Merya Sebagai Wakilnya
Posted by Arasy Asylum | Friday, 26 June 2015   

Kendari, KP-
Sekian lama menutup pergerakan politiknya pasca tak lagi menjabat sebagai Pj Bupati Kolaka Timur, Tony Herbiansyah justru semakin mematangkan persiapan menghadapi Pemilukada serentak 9 Desember 2015 mendatang. Terbaru, ia bahkan sudah vulgar membeber siapa calon wakilnya dalam Pemilukada nanti. Staf ahli gubernur Sultra tersebut menyebut nama pendampingnya adalah Andi Merya Nur, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini aktif menjadi Anggota DPRD Koltim.

Publikasi untuk pertamakalinya itu disampaikan Tony saat menghadiri acara buka puasa bersama masyarakat di Kecamatan Lambandia. "Mohon kepada wakil saya Ibu Merya untuk berdiri," kata Tony yang langsung mendapat aplaus masyarakat yang datang.

Selain mengumumkan calon wakilnya, Tony Herbiansyah juga menyebut sejumlah Parpol yang akan menjadi pengusung dan kendaraan politiknya menuju Koltim-1 nanti. "Diantaranya Demokrat, PDIP, Nasdem, PBB dan PKS. Kami tinggal menunggu SK dari DPP saja," klaimnya.
   
Tokoh Pemuda Lambandia, Andi Idris yang mendengar informasi tersebut menganggap, keputusan Tony menggandeng Andi Merya Nur sebagai wakilnya adalah sebuah langkah tepat. Merya dianggap sebagai tokoh yang dapat  diterima baik oleh seluruh lapisan masyarakat Koltim. "Buktinya, ibu Merya sudah dua periode menjadi anggota DPRD baik di Kolaka maupun di Koltim. Beliau selalu mendapat dukungan suara yang signifikan dari masyarakat," komentar Idris. (cok)
 
PDIP-PAN Buka Ruang Koalisi
Posted by Arasy Asylum | Friday, 26 June 2015   
Di Pilkada Wakatobi


Kendari, KP-
Posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Wakatobi yang tak terikat koalisi, membuat partai berlambang banteng moncong putih tersebut bebas memilih untuk Pilkada. Pintu pun dibuka lebar-lebar, termasuk dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Jika melihat Pilkada empat tahun lalu, kader terbaik PDIP berduet dengan PAN. Hasilnya, pasangan Hugua-Arhawi yang dijagokan mampu memenangkan pilkada.

Sinyal koalisi itu kembali muncul di Pilkada serentak. Alasannya, salah satu kader terbaik PDIP Wakatobi, Muh Ali masuk dalam jajaran bakal calon yang masuk penjaringan tim desk pilkada PAN. Bahkan, sudah melewati tahapan fit and proper test di DPP PAN. Wakil Ketua DPD PDIP Sultra, Nursalam Lada tidak menapik kalau ada salah satu kadernya mendaftar di partai lain di Pilkada Wakatobi.

"Saya dengar informasinya seperti itu, ada yang mendaftar di parpol lain. Hanya secara kelembagaan belum ada informasi dari DPC Wakatobi kalau bersangkutan mendaftar," ungkap Ketua Tim Desk Pilkada PDIP Sultra itu, kemarin.

Kalaupun itu benar, lanjut Nursalam, maka dirinya memaknai sebagai upaya membuka ruang komunikasi dan koalisi dengan parpol lain. Sebab bagaimanapun, selama belum ada keputusan, segala sesuatu bisa terjadi di pilkada. Termasuk berkoalisi dengan partai besutan H Nur Alam itu.

"Tidak menutup kemungkinan PDIP-PAN koalisi disana. Bisa PDIP 01 dan PAN 02 atau sebaliknya. Atau bisa saja koalisi di pemerintahan saja. Yang penting, jangan ada deal dulu," ujar Wakil Ketua DPRD Sultra itu mengingatkan.

Sebagai tambahan informasi, PDIP punya kursi dominan di DPRD Wakatobi. Ketua DPC PDIP Wakatobi, Muh Ali malah duduk sebagai Ketua DPRD. Di internal partai, Muh Ali mendaftar balon bupati. Sedangkan di PAN, tercatat sebagai salah satu balon wakil bupati. PAN hanya menyiapkan satu nama, yakni Wakil Bupati Wakatobi, Arhawi sebagai balon bupati tunggal.

Sekretaris Umum DPW PAN Sultra, Abdurrahman Shaleh tidak menapik kemungkinan mengusung figur non kader di pilkada. Kata dia, istilah kader diinternal PAN memiliki beberapa kategori. Pertama, orang yang punya kartu tanda anggota (KTA) dan masuk struktur kepengurusan.  Kedua, punya KTA tapi tidak masuk struktur kepengurusan, dan ketiga, tidak punya hubungan dengan kepengurusan tapi punya kontribusi membesarkan partai. Ketua tim desk pilkada PAN Sultra itu menambahkan, andai saja PAn hanya mengharapkan dukungan internal pengurus saja, mustahil bisa mencapai level seperti sekarang ini.

"Kalau dikatakan memprioritaskan kader, tentu iya. Hanya untuk memenangkan pilkada, segala sesuatunya harus dipertimbangkan. Salah satunya melihat elektabilitas dan track rekordnya," tandasnya. (ing)
 
Awal Juli, Calon PAN Konkep Ditetapkan
Posted by Arasy Asylum | Thursday, 25 June 2015   

Kendari, KP-
Survey ulang calon kepala daerah usungan Partai Amanat Nasional (PAN) di Konawe Kepulauan mulai dilaksanakan. Partai berlambang matahari terbit itu menggunakan jasa lembaga Jaringan Survey Indonesia (JSI) untuk mengukur elektabilitas para kandidat yang sudah mendaftar. Rencananya, awal bulan depan, sudah ada nama yang diputuskan untuk menjadi jagoan PAN di pilkada.

Ketua DPD PAN Konkep, Nur Amin menjelaskan, popularitas dan elektabilitas menjadi indikator utama dalam menentukan figur yang diusung di pilkada. Makanya, survey ulang diperlukan untuk mengetahui lebih pasti kondisi terkini elektbilitas para kandidat.

"Pekan pertama bulan Juli, sudah akan ditetapkan calon yang akan diusung. Nanti dilihat, apakah langsung ditetapkan berpasangan atau belum. Karena kami juga harus pertimbangkan koalisi dengan parpol lain," ujar Nur Amin, Rabu (24/6).

Menurutnya, PAN punya tiga kursi di DPRD Konkep. Itu berarti, masih butuh minimal satu kursi lagi untuk bisa mengusung pasangan calon di KPU. Untuk itu lanjut Nur Amin, perlu komunikasi lebih intensif dengan parpol lain. "Sudah ada pembicaraan koalisi dengan beberapa parpol. Hanya masih perlu dipastikan kembali," cetusnya.

Lebih jauh Nur Amin menjelaskan, ada enam bakal calon bupati mendaftar di PAN Konkep. Mereka, Syamsul Ibrahim (anggota DPRD Sultra), Musdar (Ketua DPRD Konkep), Nur Sinapoy (Pj Bupati Konkep), Amrullah (Kadis PU Konkep), Abdul Halim (Kepala Bappeda Konkep), Abdul Salam S (Kadis Kelautan dan Perikanan Konkep). Sedangkan Wakil dua orang yatiu, Andi Muh Jufri (PKS) dan Muh Farid (Golkar).

"Mereka semua sudah mendaftar. Ada Cabup juga Wabup. Saya ingin jelaskan, tidak mutlak mendaftar sebagai balon bupati tetap seperti itu. Bisa saja ada yang dijadikan calon wakil. Sebelum ada keputusan, semua kemungkinan masih bisa terjadi," cetusnya.

Mengenai peluang kader PAN diusung, Nur Amin tidak ada yang khusus. Menurutnya, semua figur yang mendaftar punya peluang sama. Patokannya tentu hasil survey elektabilitas itu. "Kalau kader yang tinggi elektabilitasnya, alhamdulillah. Tapi, kalau masih ada orang lain lebih tinggi, tentu kurang baik dipaksakan. Esensi ikut pilkada kan salah satunya untuk menang," jelasnya.

Sementara itu,  Ketua DPRD Konkep, Musdar optimis bisa mendapatkan PAN sebagai kendaraan politiknya. Kepercayaan dirinya makin tinggi, karena dia merasa menjadi bagian tidak terpisahkan dari partai yang sudah membesarkan namanya itu. "Saya sudah ikut fit and proper tes di Jakarta beberapa waktu lalu. Saya juga turut mengawal proses penjaringan bakal calon. Makanya, sedikit banyak saya lebih tahu tentang pencalonan ini," ungkap Musdar saat menggelar konferensi pers, kemarin.

Kendati demikian, Musdar juga sadar kalau momentum pilkada bukan hanya panggung para kader politik. Semua kalangan, termasuk unsur birokrasi juga punya peluang sama. Karena memang, aturan memberi ruang untuk itu, dengan beberapa ketentuan yang harus diikuti tentunya. Soal ada klaim dari sebagin kandidat, bahwa sudah mengantongi dukungan PAN, menurutnya itu wajar-wajar saja. Karena memang posisi PAN saat ini memiliki nilai jual tinggi. Kalau diibaratkan, PAN itu seperti putri cantik yang diperebutkan banyak orang. "Tapi apapun itu, saya optimis bisa 01. Kalau harus jadi 02, sepertinya saya akan pertimbangkan," tandasnya. (yaf/ing).
 
Mendagri: Dana Aspirasi Area Peka Korupsi
Posted by Arasy Asylum | Thursday, 25 June 2015   

Jakarta, KP-
Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan banyak alasan  yang membuatnya khawatir jika dana aspirasi Rp 20 miliar untuk masing-masing anggota DPR, terealisasi.   Selain rawan korupsi, menurutnya, dana itu juga rawan potongan fiktif di setiap tahapan penyalurannya.

"Rawan potongan. Rawan optimalisasi di daerah. Potongan itu mungkin anggota DPR tidak potong tapi siapa yang bisa kontrol pejabat di bawah nanti," ujar Tjahjo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/6).

Selain khawatir dana disunat, kata Tjahjo, sulit juga bagi anggota DPR untuk memberikan sanksi terhadap aparat pemerintah daerah jika terjadi penyimpangan. "Jadi wajar kalau ada anggota DPR menolak karena ini area sensitif dan area peka korupsi," imbu?hnya.

Tak hanya itu, Tjahjo juga meragukan kemampuan anggota DPR untuk mengawasi dana aspirasi. ?Ia menyatakan DPR cenderung sulit untuk mengontrol teknis di lapangan. Pada akhirnya, jika terjadi penyimpangan, kata Tjahjo, anggota DPR yang akan disalahkan.

"?Walaupun anggota DPR tidak memungut satu sen pun dan diserahkan penuh ke daerah, bisa enggak dia kontrol sampai tahap pembangunan dari dana aspirasi itu?? Yang pasti kalau ada kesalahan, penyalahgunaan anggaran pasti akan kena anggota DPR,"? sambungnya.

Meski memberi sinyal menolak dana aspirasi, Tjahjo menyatakan dana itu akan tetap dibahas bersama pemerintah dalam pembahasan RAPBN 2016.? (flo/jpnn)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Langganan Koran
Berita Terkini
Link Banner
Link Banner