KN Thursday, 5 March 2015  

GRAHA PENA, Jl. Malik Raya 50 Kendari Sultra
Phone : 0401-3126513
Redaksi: redaksi@kendarinews.com
Iklan: iklan@kendarinews.com
Home arrow Sultra
Berita Sulawesi Tenggara
325 KK Transmigran Masuk Sultra
Posted by Uhar Wimadun | Saturday, 14 February 2015   
Kendari, KP Tahun ini Sultra kembali menjadi daerah tujuan para transmigran. Dalam program yang telah ditetapkan, salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Buton akan menjadi pemukiman baru. Sementara tiga daerah lainnya, hanya tinggal menambah sisa daya tampung (SDT) tranmigran yang tersedia. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra, Armunanto menuturkan, pembangunan daerah transmigrasi baru akan dilakukan di UPTD Lapokamata, Buton. Pemukiman baru tersebut nantinya akan dihuni 100 Kepala Keluarga (KK). "Di sana daerahnya cukup potensial strategis, makanya dipilih untuk pembukaan daerah transmigrasi," jelasnya.
 
Warga Mulai Nikmati Listrik
Posted by Uhar Wimadun | Saturday, 14 February 2015   
Keluh kesah pelayanan listrik di Konawe Kepulauan (Konkep) selama ini perlahan akan terjawab. Meskipun masih terbatas, layanan PLN mulai menyentuh masyarakat Konkep. Jika selama ini pelayanan listri di malam hari pun terbatas, kini PLN mulai memberikan layanan hingga pukul 12.00 Wita (sampai siang, red).
 
Jamaah Harus Selektif Memilih Travel Umrah
Posted by Uhar Wimadun | Thursday, 12 February 2015   

Kendari, KPBisnis perjalanan haji dan umrah dianggap sebagai lahan yang sangat menjanjikan. Tak heran jika banyak biro perjalanan yang menjamur di Kendari. Namun bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke tanah suci, sebaiknya lebih selektif dalam memilih agen perjalanan. Sebab beberapa penyedia jasa tersebut ternyata belum terdaftar di Kantor Kemenag RI. Kasi Pembinaan Haji dan umrah Bidang PHU Kemenag Sultra, H. Abdul Aziz Baking menuturkan, jamaah umrah asal Sultra cukup banyak yang melakukan perjalanan ke tanah suci. Sayangnya, mereka tak memilik data detail. "Kegiatan umrah biasanya hanya menjadi urusan antara pihak penyelenggaran dan calon jamaah, sebab pendaftarannya tidak lewat di sini (Kemenag). Kami umumnya hanya mengurusi keberangkatan pada musim haji saja. Makanya secara detail kalau urusan umrah kami tidak begitu tahu," jelasnya.
 
Distribusi BBM Dipantau Online
Posted by Uhar Wimadun | Wednesday, 11 February 2015   

Kendari, KPPT. Pertamina Kendari bersama PT. Elnusa Petrofin mengumpulkan seluruh pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di metro, awal pekan ini. Mereka memperkenalkan kembali alat GPS Tracking System yang dipasang pada mobil tangki. Selain itu juga ditunjukkan sebuah alat tambahan pemantau BBM subsidi dan non subsidi secara online. Dengan alat tersebut, dipastikan para sopir mobil tangki pemuat BBM tidak bisa berbuat nakal lagi saat perjalanan distribusi.  
 
Kadis PU Pantau Pengosongan Lahan
Posted by Uhar Wimadun | Wednesday, 11 February 2015   

--Di Area Pembangunan Jembatan Bahteramas
Kendari, KP -  Pengosongan lahan pembangunan jembatan Bahtermas terus dilakukan. Terbaru, sedikitnya 15 Ruko yang awalnya berdiri di atas rencana proyek beranggaran Rp 600 miliar itu telah rata dengan tanah. Dari 82 Ruko yang ada, Pemprov Sultra telah membayar ganti rugi lahan kepada 31 pemilik bangunan. Senin (9/2) lalu, pembongkaran bangunan dipantau langsung Kadis PU Sultra, Laode Saidin.  Dua unit excavator dikerahkan  mengosongkan lahan tersebut.  Warga setempat tak hanya menyaksikan pembongkaran namun juga mengambil puing-puing bangunan.  Mereka saling berebut  memeroleh besi atau kayu Ruko yang dibongkar itu. 
 
Gubernur Jadi Penasehat Presiden
Posted by Uhar Wimadun | Wednesday, 11 February 2015   

-- Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Kendari, KPKebijakan Gubernur Sultra, H. Nur Alam dalam menciptakan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan serta terintegrasi mendapat perhatian  pemerintah pusat. Pasangan Saleh Lasata itu kini disebut-sebut akan menjadi salah satu penasehat presiden dalam  pengadaan barang dan jasa. Apalagi sejumlah daerah pernah datang di Sultra untuk mempelajari proses pengadaan tender yang diterapkan Pemprov Sultra, seperti Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogjakarta, Papua dan Gorontalo. "DKI Jakarta juga pernah melakukan pertemuan untuk mengetahui sistem yang kami terapkan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa," ungkap Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sultra, Romy Laute saat ditemui.
 
Gunakan Pukat Harimau, Kapal Nelayan Diusir
Posted by Uhar Wimadun | Wednesday, 11 February 2015   

--Nelayan Tradisional Mulai Resah
Raha, KPKebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang melarang penggunaan pukat harimau cukup mendukung para nelayan tradisional. Namun, kapal pengguna pukat harimau (dikenal kapal gai) banyak beroperasi di Selat Buton. Keberadaan mereka meresahkan nelayan tradisional khususnya nelayan di Kecamatan Pasikolaga.
 
DPW Hidayatullah Gelar Rakerwil
Posted by Abdianci | Tuesday, 10 February 2015   

Kendari, KP Eksistensi Hidayatullah di Sultra terus digenjot. Pembinaan umat menjadi program yang bakal menjadi target kerja Ormas Islam tersebut dimasa mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua DPW Hidayatullah Sultra, Mardhatillah, saat membawakan sambutannya dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Hidayatullah, Minggu (8/2).
 
200 Paket Proyek Dilelang Serentak
Posted by Uhar Wimadun | Monday, 09 February 2015   

Kendari, KPSeluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Sultra disyaratkan untuk melakukan lelang hingga penandatanganan kontrak pelaksanaan proyek secara serentak pada Maret 2015 mendatang. Sedikitnya 200 paket proyek akan dilelang secara massal.
 
Pemprov Ancam Cabut 171 Izin
Posted by Uhar Wimadun | Monday, 09 February 2015   

Kendari, KPPara investor tambang yang telah mengantongi izin Clean and Clear (CNC) harus segera merealisasikan komitmennya. Jika tidak, izin pengolahan mereka terancam dicabut. Selain tidak memiliki komitmen dengan janji-janjinya, para penanam modal tersebut menghambat iklim investasi di Sultra. Sebab lahan yang mereka kuasai dibiarkan terlantar. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sultra merilis ada 171 izin perusahaan yang akan dicabut. Dari angka itu, 152 diantaranya merupakan izin pertambangan.
 
More...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Sultra Terkini
Berita Terkini
Link Banner