KN Tuesday, 7 July 2015  

GRAHA PENA, Jl. Malik Raya 50 Kendari Sultra
Phone : 0401-3126513
Redaksi: redaksi@kendarinews.com
Iklan: iklan@kendarinews.com
Link Banner
Home
Berita Sulawesi Tenggara
TNI Dukung Pengembangan Pendidikan Sultra
Posted by Arasy Asylum | Thursday, 11 June 2015   
-Yayasan Kartika Jaya Helat Parade-

Kendari, KP-
Yayasan Kartika Jaya berkomitmen menjadi wadah peningkatan SDM di Sultra. Melalui Parade Kartika yang dihelat kemarin (10/6), TNI berupaya memperkenalkan eksistensinya kepada  masyarakat Sultra. Di bawah Koordinator Korem 143 Halu Oleo, sekolah yang berada didalam naungan Yayasan Kartika Jaya diharapkan mampu bersaing dengan sekolah lain di lingkup Kota Kendari.

Komandan Korem (Danrem) 143 Halu Oleo Kolonel CZI Rido Hermawan, M.Sc., menjelaskan makna dari penyelenggaraan parade merupakan bentuk partisipasi dan mengajak warga Sultra untuk bersama-sama meningkatkan SDM. Dengan komitmen kebersamaan dan cita-cita untuk membangun manusia seutuhnya, Danrem siap mendukung seluruh program pendidikan yang ada di Bumi Anoa.

"Kegiatan ini merupakan bentuk perkenalan kami kepada masyarakat Kendari, sekaligus memperkenalkan bahwa militer juga sangat perhatian terhadap pendidikan. Bukan hanya dibidang lain namun pendidikan juga patut kita dorong ke arah yang positif," ungkapnya.

Dijelaskan Danrem, bahwa militer tidak hanya berperan penting dalam pertahanan dan keamanan. Keberadaannya, ditengah masyarakat dituntut mampu berikan kontribusi positif terutama pendidikan, "Kami selalu siap serta mendukung penuh seluruh program pemerintah, terutama dalam peningkatan SDM di Sultra," tambahnya.

Kepala SMA Kartika, La Ode Suaif menuturkan, salah satu keunggulan sekolah yang dipimpinnya, yakni tingkat kedisplinan serta pembinaan dibidang ekstrakulikuler (Ekskul) yang sungguh-sungguh.
"Kami membuktikan dengan berhasil mengikuti lomba olimpiadi sains bidang astronomi tingkat provinsi,  Lomba O2SN masing juara III," jelasnya. (p12/c)
 
Penderita Gizi Buruk Meningkat
Posted by Arasy Asylum | Wednesday, 10 June 2015   


Kendari, KP-
Pemerintah boleh saja mengklaim jika kesejahteraan masyarakat Sultra setiap tahun terus mengalami peningkatan. Tapi fakta yang terjadi di dunia kesehatan justru berbanding terbalik. Salah satu contohnya, penderita gizi buruk justru mengalami peningkatan. Angka itu dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Sultra, Asrum Tombili.  "Tahun 2007 hingga 2013 masih 14 persen. Begitu masuk 2014 lalu cukup tinggi menjadi 23 persen, naik hingga 9 persen," katanya saat ditemui usai membuka acara seminar nasional peningkatan gizi pada salah satu hotel di Kendari.

Meski begitu, peningkatan jumlah itu kata dia tidak bisa menjadi dasar kesimpulan jika kesejahteraan penduduk Bumi Anoa ini mengalami penurunan. "Jangan sampai selama ini memang sangat banyak, tapi karena tidak ditemukan makanya hanya berkisar 14 persen itu. Nanti setelah dilakukan sosialisasi lebih intens maka muncullah banyak temuan penderita gizi buruk itu," argumentasinya.

Tak hanya fenomena gizi buruk,  gizi lebih menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat. "20 persen juga yang menderita gizi lebih, dan mereka justru lebih mudah terserang penyakit gula, tekanan darah tinggi, stroke dan lainnya," jelas mantan Kadis Kesehatan Konawe.     Sayangnya dia tidak menyebutkan daerah penderita gizi buruk dan gizi lebih terbanyak di Sultra. "Yang jelas kalau gizi buruk kebanyakan di daerah terpencil dan sebaliknya," ujarnya.

Oleh karena itu, peran persatuan ahli gizi sangat dibutuhkan untuk menjadi promotor dalam melakukan tindakan pencegahan dari wabah gizi buruk tersebut. "Tentunya bukan hanya tugas Dinas Kesehatan ya, semua elemen punya kaitan dalam hal ini. Sebab kesehatan ada hubungannya dengan ekonomi, pendidikan dan sosial. Karenanya saya berharap Persagi bisa memberi peran besar di sini," ulasnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Sultra, Kamarullah mengatakan meningkatnya jumlah penderita gizi buruk di Sultra tahun 2014 lalu memang menjadi tantangan tersendiri bagi organisasinya. Karena itu mereka terus membangun kerjasama dengan pemerintah. "Kekurangan kita sekarang ini jelas soal tenaga ahli gizi itu sendiri, idealnya setiap Puskesmas minimal punya satu ahli gizi. Di Sultra sudah cukup banyak tapi terpakai di rumah sakit juga. Kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk menekan pertambahan penderita gizi buruk itu," katanya. (b/ely)
 
Gubernur Perintahkan Verifikasi Ijazah PNS
Posted by Arasy Asylum | Wednesday, 10 June 2015   


Kendari, KP-
Penggunaan ijazah palsu oknum PNS menjadi perhatian serius Gubernur Sultra, H Nur Alam. Mantan Wakil Ketua DPRD itu mendukung upaya KemenPAN-RB melakukan verifikasi terhadap ijazah para aparatur pemerintah. Selain menata birokrasi, upaya juga dinilai dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Nur Alam bahkan mengancam bakal memberi sanksi tegas bagi PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu. "Saya kira, tidak sepantasnya aparatur pemerintah menggunakan ijazah palsu. Hanya karena ingin naik pangkat atau dapat jebatan lantas menggunakan cara-cara yang tidak benar. Padahal standarisasi yang dilakukan KemenPAN-RB maupun BKN, semata-mata untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah. Sayangnya, masih ada oknum PNS yang menggunakan cara-cara yang instan untuk meraih keinginannya," sindir Nur Alam usai memberi pengarahan dalam Rapat Evaluasi Pembangunan, Senin (8/6).

Hanya saja, kata Ketua DPW PAN Sultra ini, ia masih enggan berspekulasi. Apalagi belum ada bukti yang menyebutkan ada oknum PNS yang menggunakan ijazah abal-abal. Namun ia mengaku tidak menutup kemungkinan ada abdi negara yang menggunakan ijazah palsu. Makanya, mantan Ketua KONI Sultra ini siap mendorong pelaksanaan verifikasi ijazah PNS. Tidak hanya di Pemprov, namun juga semua kabupaten/kota di Sultra.

"Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, maka verifikasi ijazah PNS wajib dilakukan. Rasanya tidak adil jika gelar didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar dan disamakan dengan ijazah asli. Enak saja, orang lain capek-capek kuliah bertahun-tahun. Ada yang dengan kemampuan materinya, bisa mendapatkan ijazah. Saya rasa, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Makanya, persoalan ini harus dibuka terang benderang," tandas Apuno Mokoleno Tolaki ini.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Hj Nur Endang Abbas mengatakan, proses verifikasi yang dilakukan Pemprov belum sampai pada tahap menjustitifikasi bahwa yang bersangkutan berijazah palsu. Sebab surat KemenPAN-RB yang diterima BKD Sultra baru berupa surat edaran. Sementara juknisnya belum ada. Untuk itulah, pemerintah hanya melakukan penginputan data PNS. Apalagi disaat yang bersamaan, BKD telah menerapkan e-kepegawaian melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Informasi Aparatur Sipil Negara (Simfoni ASN) Bahteramas.

"Saat ini, kami hanya mengambil data PNS. Namun semuanya berhubungan dengan data yang dibutuhkan untuk mengecek apakah ijazah tersebut tidak palsu. Seperti, nomor ijazah, nama perguruan tinggi atau sekolah, tahun kelulusan, nama rektor maupun kepala sekolah dan masih banyak lainnya. Untuk sementara data ini akan dikumpulkan. Bila sudah ada juknis dari KemenPAN-RB, datanya akan diserahkan," jelas mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BPPA) Sultra ini.

Hingga kini kata mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra ini, telah 23 SKPD yang telah diinput. Dengan jumlah PNS yang data telah diverifikasi sebanyak 2.260 PNS. Ini berarti, penginputan data yang dilakukan BKD sudah mencapai 30 persen dari sekitar 7.034 PNS lingkup Pemprov Sultra. Proses pendataan ini akan terus dilakukan hingga seluruh data mengenai PNS terekap pada sistem ini.

Terkait proses verifikasi ijazah palsu, kata mantan Sekretaris Bappeda Sultra ini, akan dibahas secara khusus KemenPAN-RB dan BKN. Rencananya, dalam waktu pemerintah pusat akan menggelar rakor bersama BKD se-Indonesia untuk membahas persoalan ini. Pertemuan inilah yang kemudian menjadi acuan BKD melakukan verifikasi terhadap ijazah palsu.

"Hari ini (kemarin, red), kami diminta KemenPAN-RB untuk ke Jakarta. Salah satu poin yang akan dibahas mengenai verifikasi ijazah palsu. Hasil rapat, kemudian akan menjadi dasar pemerintah melakukan langkah-langkah stretegis, termasuk adanya pembentukan tim khusus," jelas wanita berkaca mata ini.

Tim khusus ini kata Endang, melibatkan berbagai unsur. Tidak hanya dari internal pemerintah seperti BKD, Inspektorat, Biro Hukum namun juga dari lembaga eksternal seperti Perguruan Tinggi. Pembentukan tim khusus, bagian dari upaya tranparansi dan akuntabilitas data. Makanya, pemerintah tidak akan menutup-nutupi bila ada pegawai yang terbukti menggunakan ijazah palsu. "Jadi untuk saat ini, kami hanya melakukan pendataan. Untuk memastikan ijazah tersebut benar-benar asli masih harus dikroscek terlebih dahulu. Makanya, bila sudah ada juknisnya pemerintah akan segera membentuk tim. Mudah-mudahan, bulan depan tim ini sudah bisa terbentuk. Dengan begitu, validasi dan verifikasi ijazah PNS bisa dimulai," pungkasnya.

Seperti diketahui, untuk meraih jabatan maupun kenaikan pangkat ada segilintir oknum PNS melakukan cara-cara yang tidak sportif. Dengan berbagai modus, segala cara pun dihalalkan untuk memuaskan hasratnya. Salah satunya, dengan melapirkan ijazah abal-abal. Padahal selama ini mereka tidak pernah menempuh studi di Perguruan Tinggi. Namun dengan kemampuan materi yang dimiliki, mereka bisa memperoleh embel-embel gelar kesarjanaanya. (mal/b)
 
Empat Kali Wasit SEA Games, Sang Ibu Guru Terbaik
Posted by Arasy Asylum | Tuesday, 09 June 2015   
--Muhammad Idham Hatta, Wasit Dayung Internasional Asal Sultra


Kesuksesan Muhammad Idham Hatta menjadi wasit dayung internasional patut dibanggakan. Ia mampu membawa nama Sulawesi Tenggara di kancah internasional. Meskipun posisinya bukan sebagai atlet, namun tidak banyak yang dipercaya menduduki posisi itu. Ia tercatat empat kali menjadi wasit dayung pada SEA Games. Sementara lomba dayung bertaraf internasional lainnya sudah tak terhitung lagi.

Helson Mandala Putra

Sosok
Muhammad Idham Hatta cukup sederhana. Tampilan busana yang digunakan pun menunjukkan nuansa biasa saja. Namun dibalik kesederhanaan penampilan yang diperlihatkan, bertumpuk segudang prestasi nasional dan internasional yang tidak dimiliki orang lain. Ramah dan santun dalam bertutur. Struktur kalimatnya pun begitu tersistematis saat bercerita tentang pengalamannya menjadi wasit dayung mulai di tingkat daerah, nasional dan internasional.

Pria kelahiran Makassar, 29 Nopember 1959 itu lebih memilih berjibaku di istana kecilnya di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari. Cukup kontras dengan kualifikasi pendidikan strata satunya sebagai alumni STIE Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) Makassar dengan gelar Sarjana Ekonomi. Tapi Idham mampu menunjukkan profesionalismenya sebagai seorang wasit dayung. Ia pun kini dipercaya menjadi Ketua Bidang Perwasitan PODSI Sultra.

Muhammad Idham Hatta mulai bercerita tentang perjalanan karirnya sebagai seorang wasit dayung. Obsesi sebagai seorang wasit dayung bagi Idham lahir sang ibu. Ketika itu, ibu kandungnya menjabat sebagai Bendahara KONI Sulsel. Tahun 1986, Idham diminta oleh ibunya untuk mendampingi kontingen Dayung Sulsel yang akan berlaga di Kendari.

Itulah pengalaman perdana Idham menginjakkan kaki di Bumi Anoa. Mendampingi kontingen Dayung Sulsel di Kendari hanyalah beberapa pekan saja. Setelah itu, ia kembali ke Makassar. Tak lama kemudian, ada penerimaan CPNS di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika itu, Dikbud masih menjadi instansi vertikal di bawah naungan Depdikbud dan pelamar CPNS harus bersedia ditempatkan di daerah mana saja di Indonesia.

Ternyata Idham dinyatakan lulus seleksi CPNS dan ditempatkan di Dinas Dikbud Kota Kendari. Ia pun harus mengikuti penempatan itu dan hijrah ke Kendari tahun 1986. Dua tahun mengabdi di Kendari (tahun 1988), Idham mendapat tawaran dari pimpinannya untuk menjadi pengurus PODSI Sultra. Pengalaman yang dimiliki Idham selama di Sulsel membuat pengurus PODSI Sultra tertarik menjadikannya sebagai pelatih dayung. Namun Idham menolak dan lebih tertarik menjadi seorang wasit.

Impiannya terwujud sebagai wasit pada tahun 1992. Ia mengikuti seleksi wasit daerah saat itu dan dinyatakan lulus. Sejak itulah Idham mulai mendalami dunia wasit dayung dan meniti karirnya di daerah hingga tahun 1996. Prestasi itu tak membuat Idham puas dan memilih tantangan yang lebih besar. Ia pun mengikuti pemagangan wasit nasional di Kalteng selama 4 tahun. Tepat tahun 2000, Idham mengikuti ujian nasional wasit di Surabaya. Dari 39 peserta se Indonesia, hanya Idham yang dinyatakan memenuhi syarat dan lulus menjadi wasit dayung tingkat nasional.

Sejak saat itu, berbagai laga dayung pada event nasional dipimpinnya. Bahkan, kesan paling mendalam bagi dirinya saat mendiskualifikasi peserta dayung asal Sultra di Kuningan Jawa Barat. "Keberanian mendiskualifikasi peserta asal Sultra membuat saya disegani. Soalnya, peserta asal daerah sendiri saja didiskualifikasi, apalagi dari daerah lain," kenang Idham.

Sejak peristiwa itu, kemampuannya sebagai wasit diakui oleh PB PODSI. Tahun 2005, Idham mengikuti ujian wasit International Canoing Federation (ICF). Kerja kerasnya berbuah manis. Idham bisa memimpin kejuaraan dunia di Malasya, pada nomor canoing dan dragon boat, sekaligus langkah awal di kancah internasional.

Pria bertubuh ramping ini dipercaya menjadi wasit SEA Games XX di Brunei Darussalam. Berlanjut pada SEA Games XXIV di Thailand tahun 2007 dan SEA games XXVI di Indonesia tahun 2011. Tahun 2015, ia kembali dipercaya menjadi course empire atau wasit lintasan pada SEA Games XXVIII di Singapore. "Tahun 2010, saya menaklukkan ujian wasit International Dragon Boat Federation (IDBF)," ujarnya.

Pengalaman lain yang pernah dilalui sebagai seorang wasit dayung yakni menjadi wasit ASEAN Beach Game di Bali. Memimpin kejuaraan Asia Canoing tahun 2014 di Sumatra Selatan. Wasit beberapa festival perahu naga internasional, wasit canoing kejuaraan Asia Tenggara, wasit kejuaraan Asia Rowing. Selain itu, ia terlibat setiap pelaksanaan PON dan kejurnas senior, yunior, pelajar, termasuk Popnas. Ia pun dipercaya menjadi pengawas ujian nasional wasit.   

Meski segudang prestasi telah ia sumbangkan bagi daerah, namun kesedihan masih terpancar dari wajahnya. Pasalnya, wasit di Sultra masih dipandang sebelah mata. Padahal, Idham telah mengharumkan nama daerah, namun merasa tak mendapat perhatian pemerintah daerah. (*/c)
 
Banyak PNS Sultra Gunakan Ijazah Palsu
Posted by Arasy Asylum | Tuesday, 09 June 2015   
-BKN Makassar:


Kendari, KP- Maraknya pengguna ijazah palsu di Sultra ternyata telah diendus Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional Makassar. Penggunaan ijazah palsu tersebut teridentifikasi saat PNS asal Sultra mengajukan penyesuaian golongan. Banyak yang ditolak proses penyesuaiannya oleh BKN Regional Makassar karena registrasi ijazahnya tidak sesuai dengan nama pemilik ijazah.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala BKN Regional Makassar, Iwan Hermanto saat melakukan pengawasan peserta ujian seleksi pimpinan SKPD, di ruang CAT BKD Kolaka, kemarin (8/6). Ia menemukan banyak PNS di Sultra yang ditemukan menggunakan ijazah palsu tersebut. "Kami tidak publikasi nama-nama penggunanya karena itu domain Kementerian Pendidikan. Banyak pegawai asal Sultra yang mengajukan penyesuaian golongan di BKN Regional Makassar menggunakan ijazah palsu," ungkap Iwan Hermanto.

Ia mengungkapkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memiliki peran dalam mengkroscek ijazah palsu. "Kan, untuk mengecek ijazah palsu sangat gampang. Setiap nomor ijazah dimasukan ke situs Kementerian Riset dan Dikti. Apabila nama yang keluar sesuai dengan nama yang tertera dalam ijazah tersebut, berarti ijazahnya asli. Sebaliknya, kalau nama yang keluar berbeda dengan nama dalam ijazah, berarti ijazah tersebut palsu," jelasnya.

Iwan Hermanto menambahkan, dalam memberantas penggunaan ijazah palsu, maka yang harus diperangi adalah perguruan tinggi yang melakukan praktik jual beli ijazah palsu tersebut. Mereka-lah yang menerbitkan ijazah. "Yah, ini tugas Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk melakukannya," kata panitia seleksi lelang jabatan di Pemkab Kolaka itu.
 
BKN Regional Makassar, kata dia, telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pengguna ijazah palsu dicopot dari jabatanya. Selain itu, juga harus mengembalikan kerugian negara. "Karena bila ijazahnya hanya SMA pasti golongan dua, tiba-tiba dengan ijazah sarjana golonganya naik begitupula dengan gajinya. Jadi harus kembalikan gaji yang dia (pengguna ijazah palsu) terima," paparnya usai mengawas peserta ujian seleksi pimpinan SKPD, di ruang CAT BKD Kolaka. Tak hanya itu, menurutnya  PNS yang memakai ijazah palsu harus dikenakan sanksi hukuman disiplin pegawai.

Sementara, Bupati Kolaka, Ahmad Safei mengaku, pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap pengguna ijazah palsu. Banyak aparatur negara yang disinyalir memakai ijazah palsu. Menurutnya kasus itu sudah lama terjadi. "Kami sementara evaluasi, tapi kami berharap di Kolaka tidak ada pengguna ijazah palsu," harapnya.

Kalau ditemukan PNS yang memakai ijazah palsu, kata dia, harus dipecat. Apalagi aturanya sudah jelas, tapi tentunya mekanisme pemecatan ada. "Kalau kami temukan ijazah palsu, aturanya sudah jelas. Kalau sudah sampai pada tahap pemecatan, maka harus dipecat," janjinya. Selain pemecatan, lanjutnya, masih ada sanksi lain. Tapi harus dilihat, karena masih ada kajian-kajian lain. Apalagi secara umum, kata dia saat ini Kementerian Pendidikan masih melakukan evaluasi.

Sekretaris BKD Kolaka, Hj. Andi Wahida menambahkan, pihaknya sudah bersiap-siap untuk melakukan verifikasi ijazah para PNS untuk mengidentifikasi adanya ijazah palsu. Pihaknya masih menunggu surat dari KemenPAN untuk melakukan verifikasi. Sebab belum ada petunjuk yang resmi terkait proses verifikasi ijazah.

Tak hanya Kolaka, daerah lain di Sultra saat ini juga mengincar penggunaan ijazah palsu. Bahkan, kepolisian pun langsung turun tangan dalam menyelidiki peredaran ijazah palsu. Seperti yang dilakukan Polres Muna. Rencananya, dalam pekan ini Kapolres Muna, AKBP Sempana Sitepu akan melakukan koordinasi dengan BKD dan Dinas Pendidikan Muna.

Untuk di internal Kepolisian sendiri, sudah dilakukan sejak pekan lalu. Dimana semua anggota polisi yang berijazah sarjana, ijazahnya dikumpulkan untuk dilakukan identifikasi. Apa gelar sarnaja itu didapatkan dari universitas yang mendapat pengakuan dari Dikti atau dari Universitas abal-abal. Terkait pengusutan penggunaan ijazah palsu dikalangan PNS, Polres Muna telah mendapatkan perintah dari Polda Sultra. Polres Muna menyikapinya dengan membentuk tim untuk melakukan pengusutan. Bila nantinya ada PNS yang diduga menggunakan ijazah palsu, pihaknya akan melakukan pengusutan lebih lanjut. “Kami akan kejar dari mana asal ijazah tersebut,” timpalnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Wakatobi, Sudjiton menjelaskan, pihaknya akan melaksanakan verifikasi seluruh PNS lingkup Pemkab Wakatobi. Hanya, hingga hari ini surat resmi dari MenPAN terkait hal itu belum diterima. “Saya kira ini jangan dulu sampai ke pihak luar khususnya kepolisian. Kalau pemantauan secara administrasi masih bisa kita pertanggungjawabkan mengapa harus melibatkan unsur-unsur lain. Karena ini juga belum sampai pada tindakan kriminal. Semua PNS harus diverifikasi ijazahnya dan . mudah-mudahan saja di daerah ini tidak ada,” tegas Sudjiton saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/6).

Menyikapi proses identifikasi ijazah palsu, anggota DPRD Sultra menyatakan kesiapakannya diaudit. "Saya siap jika dimintai keterangan soal ijazah, secara pribadi tak ada masalah, itu juga memberikan contoh positif bagi masyarakat," ujar, Abustam, anggota Komisi I DPRD Sultra.

Sementara, Komisi IV DPRD Sultra, Sudarmanto menjelaskan, proses audit jangan hanya di DPRD Sultra, namun seluruh SKPD dan pejabat pemerintah. Ia berharap agar pemerintah lebih selektif dalam memverifikasi ijazah yang digunakan khususnya para CPNS maupun instansi lainnya. "Secara pribadi saya siap. Saya berharap auditnya jangan dilingkup DPRD saja, tapi dilanjutkan di seluruh SKPD maupun pejabat pemerintah," ungkapnya. (p12/p1/awn/dan)
 
Pepabri Sultra Helat Musda IX
Posted by Arasy Asylum | Tuesday, 09 June 2015   

Kendari, KP-
Untuk terus melanjutkan aktivitas organisasi, Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) DPD IX dan Musda PD Perip VI. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada salah satu hotel berbintang di metro ini, Senin (8/6) untuk memilih dan menetapkan Ketua Pepabri Sultra periode 2015-2020.

Ketua Panitia Musda, Letkol Laut (Purn) Mura Husen mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengakhiri kepengurusan organisasi lama dan memilih perangkat baru. Pasalnya, untuk bisa bertahan, setiap organisasi harus melakukan regenerasi, apalagi seperti organisasi Pepabri yang rata-rata pengurusnya adalah pensiunan.

"Dalam Musda ini kami menghadirkan semua pengurus cabang Pepabri dari kabupaten kota di Sultra. Saat ini kita masih memiliki tujuh cabang Pepabri. Pasalnya, ada beberapa cabang kita terdiri dari beberapa kabupaten kota," ungkapnya. Dia mengungkapkan, Pepabri merupakan organisasi kemasyarakatan yang merupakan wadah silaturahmi pensiunan tentara angkatan darat, laut dan udara serta Polri.         Organisasi itu sendiri bertujuan memperjuangkan kesetaraan anggota, serta ikut berpartisipasi dalam membantu pembangunan daerah. "Semangat kami untuk mengabdikan diri dalam pembangunan sudah tertanam dengan kuat. Melalui organisasi kita ingin tetap berkontribusi dalam kegiatan pembangunan. Dengan demikian, kami berharap Ketua Pepabri yang baru dapat menjalankan organisasi ini dengan sebaik-baiknya," pungkasnya. (c/myu)
 
Umar Arsal Selamat dari Gempa Kinabalu
Posted by Arasy Asylum | Monday, 08 June 2015   

Jakarta, KP-
Anggota DPR RI asal Sultra, Umar Arsal bersama 9 pecinta alam dan pendiri SAR Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar meluapkan rasa syukurnya. Mereka  selamat dari musibah bencana gempa 6 Skala Richter yang terjadi di Sabah, wilayah Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan pada Jumat pagi, 5 Juni 2015.

Umar Arsal mengaku baru turun dari pendakian di Gunung Kinabalu bersama rekan-rekannya semasa kuliah di Unhas Makassar. "Ini merupakan pengalaman pertama saya merasakan gempa saat melakukan pendakian. Untung saat gempa saya dan rombongan sudah turun dari pendakian. Alhamdulillah saya dan rekan-rekan bisa selamat hingga sampai ke tanah air dan tidak menjadi korban gempa," kata Umar Arsal saat dihubungi Kendari Pos di Jakarta, Minggu (7/6).

Pendiri SAR Unhas itu bercerita, guncangan akibat gempa sangat keras. Ia juga turut prihatin terhadap orang-orang yang menjadi korban dalam gempa tersebut. "Saat ini informasi yang saya dapat, sudah 13 orang yang ditemukan meninggal dunia. Saya kasian pada mereka yang masih ada di puncak Gunung Kinabalu. Masih banyak juga warga Indonesia yang sedang melakukan pendakian," kata ketua devisi tanggap darurat DPP Partai Demokrat ini.

"Mereka di atas terjebak lantaran masih berada di Gunung Kinabalu. Beruntung saya dan rombongan selamat. Yang menjadi korban, mereka yang kebetulan berpapasan dengan kita-kita saat melakukan pendakian," tambahnya.

Masih kata Umar, sebenarnya jadwal pendakian kami di Kinabalu itu tanggal 4-6 Juni, namun tiba-tiba pihak panitia memajukan jadwal kami lebih cepat. "Setahun lalu saya mendaftar untuk mendaki di Kinabalu dan saya mendapatkan slot pendakian 4-6 Juni. Namun tanpa alasan yang jelas, panitia memajukan jadwal pendakian kami menjadi tanggal 2-4 Juni lebih cepat dari tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah jika tidak dimajukan mungkin saya bisa menjadi korban dari gempa bumi tersebut," bebernya.

Dalam kesempatan itu pula anggota komisi V DPR RI ini mengaku salut terhadap pemerintah Malaysia yang begitu cepat dan tanggap dalam menangani korban bencana. Di sisi lain, ia juga menyayangkan pihak kedutaan Indonesia di Malaysia. Menurut Umar, pihak kedutaan terkesan lamban dalam tanggap darurat, dikarenakan ada beberapa warga Indonesia yang tengah melakukan pendakian di Gunung Kinabalu namun belum mendapatkan respon dari kedutaan.

"Pihak Malaysia begitu cepat dalam penanganan. Justru yang saya sayangkan kedutaan kita tidak begitu respon dan tanggap dalam mendata warga negara Indonesia. Karena ketika naik gunung kami-kami ini terdaftar, seharusnya pihak kedutaan mengecek data-data warga negara Indonesia," katanya.

Alasan Umar melakukan pendakian ke Gunung Kinabalu sebagai rangkaian latihannya untuk menuju gunung dengan puncak tertinggi di dunia yaitu Gunung Himalaya. "Sebelumnya kami mulai pendakian dari pulau Sulawesi di Gunung Bawakaraeng. Setelah itu, kami ke pulau Jawa di Gunung Gede dan kemarin di Gunung Kinabalu. Pendakian itu merupakan latihan sebelum menuju Gunung Himalaya, puncak tertinggi di dunia," kata Umar.

Lanjut Umar, pendakian gunung merupakan hobinya sejak di bangku SMA dan berlanjut saat kuliah. "Ini hobi saya sejak SMA. SMA saya sudah sering naik gunung dan saat kuliah di Unhas saya tergabung dalam pecinta alam. Meski sudah menjadi hobi namun saya tetap harus kembali melakukan latihan. Soalnya saya sudah 20 tahun jeda dari kegiatan pecinta alam. Sudah 3 gunung kami daki. Alhasil dengan usia saya dan rekan-rekan yang sudah kepala 50 tahun ini ternyata masih sanggup menaklukan 3 gunung tersebut (Gunung Bawakaraeng, Gunung Gede dan Gunung Kinabalu, red)," katanya. (yog/b)
 
Gubernur Temui Menhub
Posted by Arasy Asylum | Friday, 05 June 2015   
--Bahas Penyerahan Aset Bandara Haluoleo

Kendari, KP- Mengantisipasi tumpang tindih pengelolaan Bandara Haluoleo, Gubernur Sultra, H. Nur Alam akhirnya menyerahkan sejumlah fasilitas dan aset yang dimiliki Pemprov ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Terlebih, dalam kendali Ignasius Jonan, kementerian itu berencana meningkatkan kapasitas Bandara sebagai konsekuensi penyerahan pengelolaan  sepenuhnya.

Sebagai langkah awal, Pemprov melalui Dinas Perhubungan (Dishub) telah meminta secara resmi ke Kemenhub dan mendapat respon. Pemprov segera menginventarisasi aset lantai II Bandara Haluoleo Kendari. Begitupun dengan syarat lainnya seperti regulasi (Perda) sehingga penyerahan aset bisa secepatnya dilakukan.

Sekretaris Dishub Sultra, Ipa Rifain mengatakan penyerahan hibah aset Pemprov ke Kemenhub masih dalam proses. Semua persyaratan yang menjadi rekomendasi pemerintah pusat tengah dilengkapi. Untuk memudahkan hal itu, pemerintah intens melakukan komunikasi dengan Kemenhub. Sesuai agenda, Kamis (4/6), gubernur akan melakukan pertemuan dengan Menhub untuk membahas penyerahan aset ini.

"Pertemuan ini mengagendakan progres yang selama ini dicapai termasuk kendala yang dihadapi. Diharapkan, pertemuan ini bisa melahirkan solusi agar proses penyerahan aset secepatnya bisa terealisasi. Apalagi sejumlah dokumen yang diminta Kemenhub telah diserahkan," jelasnya, kemarin.

Dengan diserahkannya aset tersebut katanya, pengelolaan bandara juga menjadi lebih mudah. Bila sebelumnya, ada beberapa instansi terkait yang ikut mengelola kini semuanya dibawah kendali Kemenhub. Di sisi lain, akan mengurangi beban pemeliharaan biaya operasional dan pengembangan Bandara yang selama ini didanai APBD. Apalagi Kemenhub berencana meningkatkan kapasitas dan pelayanan Bandara.

"Jika pengoperasian Bandara semakin baik, maka akan memberikan keuntungan juga kepada daerah, terutama dari segi peningkatan penumpang dan promosi pariwisata. Selain itu, operator yang mengelola Bandara akan diserahkan ke PT Angkasa Pura atau Kemenhub," tandasnya. (c/mal)
      
 
Asrun Siap Pimpin PAN Sultra
Posted by Arasy Asylum | Friday, 05 June 2015   
-Pendaftaran Calon Ketua DPW Dibuka 12 Juni

Kendari, KP-
Tongkat estafet kepemimpinan H. Nur Alam sebagai Ketua DPW PAN Sultra tak lama lagi akan beralih ke generasi berikutnya. Beberapa nama mulai mencuat untuk berebut tahta Ketua DPW PAN yakni Ketua DPD PAN Kota Kendari Asrun, Ketua DPD PAN Buton Samsu Umar Abdul Samiun, Sekretaris DPW PAN Sultra Abdurrahman Saleh dan Sekda Sultra Lukman Abunawas.

Melihat momentum tersebut, Ketua DPD PAN Kota Kendari Asrun lebih bernyali menyatakan kesiapannya memimpin DPW PAN Sultra untuk periode 2015-2020. Wali Kota Kendari ini mengatakan, sistem pemilihan Ketua DPW PAN kali ini cukup berbeda dibandingkan periode sebelumnya. "Tidak semeriah dulu lagi. Sekarang tinggal mendaftar menjadi formatur saja kemudian menunggu hasil keputusan DPP saja," ungkap Asrun.

Terkait jadwal pasti tahapan pemilihan itu, lanjut Wali Kota Kendari dua periode ini, akan dimulai tanggal 12 Juni 2015. "Semua yang berminat akan mendaftar calon formatur tanggal 12 bulan ini. Kemudian akan dikirim ke pusat. Dari calon yang mendaftar itu akan ditentukan empat formatur ditambah satu dari DPP pusat. Jadi akan ada 5 orang yang akan terjaring nantinya. Salah satu dari 5 kandidat itu akan dipilih oleh DPP. Nah saya pasti siap daftar sebagai calon formatur dulu, habis itu kita tunggu tahapan selanjutnya," jelasnya.

Hasil dari semua tahapan itu, lanjutnya, Ketua DPW PAN Sultra terpilih akan diumumkan sebelum tanggal 28 Juni 2015. Sebab tanggal 28 Juni, kandidat yang terpilih akan dilantik. "Mudah-mudahan saya lah yang dilantik itu," harapnya.

Siapa yang akan menjadi pesaing kuat Asrun berebut Ketua DPW PAN Sultra? Asrun enggan menyebutkan pesaingnya. "Semua punya hak yang sama untuk mendaftarkan diri. Dan saya yakin, siapapun yang terpilih nanti, itulah yang terbaik," ujarnya.

Selain Asrun, Abdurrahman Saleh sudah memberi sinyal bakal maju dalam pemilihan Ketua DPW PAN. Namun, ia belum terang-terangan mengutarakan niatnya itu. "Saya yakin setiap orang tidak ingin hanya pakai baju-baju itu terus. Pasti ada keinginan untuk ganti," kata Ketua DPRD Sultra ini.

Peluang Abdurrahman Saleh untuk menggantikan Nur Alam sebagai Ketua DPW tergolong cukup besar. Sebab, dengan posisinya saat ini sebagai Sekretaris Umum DPW PAN Sultra, tentu tahu banyak soal PAN.

Sebelumnya, Ketua DPW PAN Sultra, H Nur Alam pernah menyatakan jika non kader juga memiliki ruang untuk memimpin PAN periode mendatang. "Tidak menutup kemungkinan, DPW PAN ke depan dipimpin orang luar (non kader)," ungkapnya. Peluang itu diprediksi akan dimanfaatkan oleh Lukman Abunawas yang notabene non kader PAN. (ely/ing/a)
 
Banyak PNS Pesan Ijazah Kilat
Posted by Arasy Asylum | Monday, 01 June 2015   
- Jika Terbukti, Ancaman Pecat dan Pidana Menanti
- Potensi Ijazah Palsu di Sultra juga Ada


Kendari, KP- Penggunaan ijazah palsu terus terkuak di tingkat nasional. Bahkan Badan Kepagawaian Negara (BKN) mengakui banyak PNS yang memesan ijazah kilat melalui proses perkuliahan jalur singkat. Kuliah tidak jelas tapi dapat ijazah ini dianggap telah merusak karakter bangsa dan mengancam menurunnya kualitas SDM Indonesia.
 
More...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Link Banner
Link Banner